Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.
Mendagri: Pemda perlu akomodasi program strategis pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk mengakomodasi program strategis pemerintah, termasuk dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2026, Kamis. Arahan tersebut disampaikan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
KPU RI minta paslon yang kalah legawa terima hasil PSU
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta pasangan calon (paslon) maupun pihak yang kalah dalam pemungutan suara ulang (PSU) pilkada agar menerima hasilnya dengan legowo.
"Saya harap semua pasangan calon bisa legawa, serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan suara menerima hasil penetapan perolehan suara ini," kata Anggota KPU RI, Iffa Rosita, usai monitor pleno rekapitulasi suara PSU tingkat Kabupaten Serang di Serang, Kamis.
Komisi VII DPR audiensi dengar keluhan UMKM Borobudur imbas adanya PSN
Komisi VII DPR RI menggelar audiensi untuk mendengar keluhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang digusur imbas adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis mengatakan bahwa para UMKM itu tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB) yang terdampak itu terdiri dari 324 UMKM.
Komisi II minta pemekaran daerah dilakukan dengan persyaratan ketat
Komisi II DPR RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembukaan moratorium pemekaran daerah dengan persyaratan, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, jelas, dan objektif.
"Penataan daerah termasuk di dalamnya pembukaan moratorium pemekaran daerah dengan persyaratan, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, jelas, dan objektif sebagaimana peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.
Wiranto: Presiden Prabowo hormati delapan usulan Forum Purnawirawan
Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghornati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.
Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
"Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja," kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
