Politik, dari HUT TNI di Teluk Jakarta hingga dualisme PPP

2 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan isu politik dan pertahanan terjadi di sepanjang Kamis (2/10). Dari mulai perayaan HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta, hasil rapat paripurna hingga dualisme PPP.

Berikut rangkuman berita menarik yang telah dipilih antara

1. Jelang HUT TNI, Prabowo berlayar ke Teluk Jakarta dengan KRI Radjiman

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto berlayar ke Teluk Jakarta dalam kegiatan Presidential Inspection dengan menumpang KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat dari Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta, Kamis, sebagai rangkaian acara menjelang HUT Ke-80 TNI.

Dari atas KRI dr. Radjiman, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak dari Dermaga Kolinlamil menuju Teluk Jakarta sekitar pukul 10.20 WIB.

Baca di sini

2. Prabowo beri kenaikan pangkat istimewa, ada Wamenhan dan Dirut Timah

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penganugerahan pangkat istimewa kepada 11 purnawirawan TNI, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dan Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro.

Penganugerahan pangkat istimewa tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka yang dinilai melampaui panggilan tugas serta tetap menunjukkan dedikasi kepada bangsa meski telah pensiun dari dinas militer.

Baca di sini

3. DPR setujui RUU BUMN menjadi UU, ganti Kementerian BUMN jadi BP BUMN

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganti Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

4. Rapat Paripurna DPR setujui pembentukan Pansus Konflik Agraria

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria sebagai tindak lanjut dari rapat bersama Konsorsium Pembaruan Agraria dan perwakilan petani dan nelayan beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan pansus itu sebelumnya telah disepakati pada Rabu (1/10) dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi partai politik.

Baca di sini

5. Mahkamah PPP tegaskan tak ada dualisme, Agus Suparmanto sah jadi ketua umum

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak ada dualisme usai pelaksanaan Muktamar X yang diselenggarakan pada akhir September 2025 dan mengesahkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP

"Mahkamah meyakini tidak ada dualisme, kita harus melihat secara objektif," kata Ade Irfan Pulungan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |