Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa menarik di bidang hukum terjadi sepanjang Kamis (2/10). Dari mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahan tersangka dana hibah Jawa Timur hingga Desa Sadar Hak Asasi Manusia (HAM).
Berikut rangkaian berita hukum pilihan Antara.
1. KPK tahan empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat dari 21 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
2. Menteri Hukum sebut telah teken SK PPP kubu Mardiono
Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menandatangani surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono pada Rabu (1/10).
Supratman saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada tanggal 30 September 2025.
3. Pemerintah bentuk desk penanganan keturunan Indonesia-Filipina
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membentuk desk khusus penanganan keturunan Filipina alias Persons of Philippines Descent (PPDs) di Indonesia dan keturunan Indonesia atau Persons of Indonesian Descent (PIDs) di Filipina, di Jakarta, Kamis.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Agato Simamora mengharapkan pembentukan desk dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan menjadi pedoman teknis dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan warga keturunan Indonesia–Filipina.
4. Lantik Jambin dan Staf Ahli, Jaksa Agung tekankan integritas
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pesan integritas usai melantik serta mengambil sumpah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) dan empat Staf Ahli Jaksa Agung yang baru di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.
Adapun pejabat yang baru itu, yakni Jambin Hendro Dewanto, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Ponco Hartanto, Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Katarinda Endang Sarwestri, Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik Iman Wijaya, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Sarjono.
5. Kemenham bentuk desa sadar HAM di Jambi upaya penguatan nilai norma
Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia HAM (Kemenham) membentuk dua desa dan kelurahan sadar hak asasi manusia di Provinsi Jambi sebagai uji coba (piloting) penguatan masyarakat terhadap perspektif penanaman penghayatan nilai norma melalui individu.
"Desa kelurahan sadar HAM ini menjadi prioritas kementerian, sudah diwacanakan oleh bapak menteri," kata Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Kementerian HAM RI, Giyanto di Muaro Jambi, Kamis.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
