Gianyar, Bali (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya melakukan peninjauan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Selasa (21/1) sekaligus melihat kesiapan menyambut para pejabat pemerintah pusat yang akan datang meninjau mal pelayanan itu
"Kehadiran orang nomor satu di Bali beserta rombongan dilaksanakan guna melihat proses perizinan berusaha yang diterapkan di MPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia," kata PJ Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, di Gianyar.
Rombongan disambut oleh penjabat (Pj) Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa bersama Sekda Pemkab Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta, Kepala Dinas PMPTSP I Wayan Artawan, Kepala Dinas PUPR I Dewa Gede Putra Hartawan, Kepala Dinas Kesehatan Ni Nyoman Ariyuni beserta jajaran Pemkab Gianyar.
Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengapresiasi layanan perizinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar, terutama adanya kidz station dan layanan pengaduan masyarakat.
Bahkan Pj Gubernur Bali juga melihat langsung proses pengurusan izin dalam mendukung peningkatan layanan publik, khususnya terkait perizinan berusaha.
Melalui kunjungan tersebut, pihaknya ingin memastikan sejumlah hal, baik itu terkait kendala proses perizinan berusaha maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan yang dilakukan selama ini.
Di sisi lain kunjungan ini sekaligus memastikan kesiapan Pemkab Gianyar dalam menyambut kedatangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang rencananya akan datang pada Jumat (24/1).
“Gianyar akan kita jadikan model (pengelolaan perizinan),” kata Mahendra Jaya.
Pada kunjungan tersebut, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menekankan terkait dengan pengurusan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan) guna mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah delapan juta per bulan.
“Kita ingin Bali ini rumahnya itu sederhana namun layak huni, mulai ukuran rumah type 22 hingga 100. Sehingga lebih banyak prototype sehingga lebih banyak pilihan masyarakat,” uja
rnya.
Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
