Pimpinan Komisi X dukung penerapan "school kitchen" dalam MBG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung kemungkinan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep school kitchen atau dapur sekolah.

Menurut Lalu, konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Lalu dalam keterangan dikutip di Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua Banggar DPR usul kantin sekolah direhab dan dijadikan dapur MBG

Sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI, Lalu Ari menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis. Dengan demikian, program MBG bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumberdayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” kata dia.

Lalu menyampaikan bahwa Komisi X akan terus mengawal pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia, baik dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.

“Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Sebanyak 1.750 siswa di Bandarlampung ikut Program Dapur Masuk Sekolah

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengungkapkan pelaksanaan MBG nantinya dimungkinkan tidak terpusat, tetapi bisa melibatkan sekolah-sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen.

"Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan," ujarnya usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/10).