Jakarta (ANTARA) - CEO Pertamina New and Renewable Energy (NRE) John Anis mengatakan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain.
“Harus, harus (kerja sama). Karena, di mana ada negara yang bekerja sendiri untuk (pengembangan) nuklir? Kan nggak ada,” ucap John ketika ditemui di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan bahwa sudah ada penjajakan kerja sama pengembangan teknologi nuklir dari negara-negara yang berpengalaman.
Akan tetapi, John belum menentukan negara apa yang diproyeksikan untuk menjadi mitra kerja sama Indonesia dalam hal pengembangan nuklir.
John menyampaikan bahwa Pertamina NRE saat ini sedang meneliti kebutuhan Indonesia, keterbatasan-keterbatasan Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir, seperti kondisi bentang alam Indonesia, serta menentukan teknologi apa yang paling cocok untuk Indonesia.
“Nah, teknologi ini siapa yang menyediakan? Ada banyak sekali teknologinya. Bermacam-macam. Itu yang harus benar-benar dilihat satu per satu,” kata John.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sudah mendapat proposal dari tiga negara terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032.
Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Aryo Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis (27/2) mengatakan, tiga negara tersebut yakni Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia.
Proposal tersebut masih dalam tahap negosiasi, namun dari pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menyiapkan tiga gugus tugas (task force) untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan mulai beroperasi (on-grid) pada tahun 2032.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengatakan, tiga gugus tugas tersebut bakal ditunjuk pihaknya setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).
Selain bertugas untuk menentukan lokasi, gugus tugas itu juga nantinya diminta untuk membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari rencana pembangunan PLTN perdana, hingga operasional fasilitas elektrifikasi dari energi nuklir tersebut.
Baca juga: BRIN gandeng JAEA Jepang perkuat SDM ketenaganukliran Indonesia
Baca juga: Kanada nyatakan siap bantu RI kembangkan tenaga nuklir
Baca juga: Bappenas: Pengembangan PLTN untuk swasembada energi, bukan ekspansi
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
