Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan di Balai Kota Jakarta pada Rabu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan secara terukur dan objektif agar mampu mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
“Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan," katanya di Balai Kota Jakarta.
Kesepakatan ini, kata dia, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif.
Menurut Pramono, kolaborasi antara Pemprov DKI dan BPKP merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Baca juga: BPKP DKI awasi pemanfaatan DAU pada kelurahan di Jakarta Selatan
Ia berharap kerja sama ini semakin memperkuat transparansi dan kredibilitas pemerintahan.
“Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan,” ujar Pramono.
Sebab, kata Pramono, hal ini merupakan bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan, meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagai "early warning system" serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.
Baca juga: PAM Jaya kerja sama dengan BPKP perkuat transisi layanan air langsung
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikab," katanya.
Jika BPKP menemukan sesuatu, kata dia, hal itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan dan tanpa hal-hal yang tidak diinginkan.
Dia pun mengapresiasi keterbukaan Pemprov DKI yang menempatkan BPKP sebagai pilar penting dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
