Tokyo (ANTARA) - Operasional pemerintah Amerika Serikat mengalami penutupan sebagian pada Rabu untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun, setelah para senator gagal menyetujui RUU darurat pada menit-menit terakhir untuk memperpanjang pendanaan federal selama tujuh pekan.
Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump, serta Partai Demokrat sebagai oposisi saling menyalahkan menjelang batas waktu penutupan perpanjangan pendanaan federal, dan hingga kini belum jelas bagaimana kedua pihak akan mencapai kesepakatan untuk mendanai pemerintahan.
Terakhir kali pemerintah AS mengalami penutupan sebagian pada akhir 2018 selama 35 hari pada masa jabatan pertama Trump, akibat perselisihan mengenai keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi. Itu menjadi penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.
Pada Selasa (30/9), Senat menolak dua RUU pendanaan jangka pendek, satu yang diajukan oleh Partai Demokrat dan satu lagi oleh Partai Republik, karena keduanya gagal meraih 60 suara yang dibutuhkan untuk menjaga agar lembaga-lembaga pemerintah tetap beroperasi.
Penutupan ini dapat berdampak pada dirumahkannya atau pemberhentian banyak pekerja federal, serta penghentian sementara beberapa layanan pemerintahan.
Namun, meskipun terjadi penghentian, layanan-layanan yang dianggap penting seperti penegakan hukum, militer, dan pengendalian lalu lintas udara tetap akan beroperasi.
Kendati demikian, kejadian ini dinilai dapat membekukan gaji pegawai pemerintah federal, gangguan dalam sektor perjalanan, dan berdampak pada kondisi perekonomian AS secara lebih luas.
Sebelumnya pada Selasa (30/9), Trump—yang berupaya memangkas jumlah pegawai pemerintah federal dan pengeluaran—memperburuk ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua partai politik tersebut.
Ia menyalahkan Partai Demokrat karena menyebabkan habisnya dana pemerintah, dan mengatakan kepada wartawan: “Ketika Anda menutup pemerintahan, Anda harus lakukan pemutusan hubungan kerja.”
Di Amerika Serikat, tahun fiskal pemerintah dimulai setiap tanggal 1 Oktober.
Namun, seperti yang sering terjadi, anggaran untuk tahun fiskal 2026 belum siap, sehingga diperlukan RUU pendanaan sementara.
Partai Republik mengendalikan kedua majelis di Kongres, tetapi mereka tetap memerlukan dukungan dari Partai Demokrat di Senat untuk meloloskan RUU sementara di Senat yang akan memastikan operasional pemerintah tetap berjalan hingga 21 November.
Namun, melalui pemungutan suara 55-45, Senat gagal meloloskan RUU yang diajukan Partai Republik, dengan hanya dua senator Demokrat yang mendukungnya.
Sebelumnya, para senator Partai Republik juga menolak RUU anggaran terpisah yang dirancang oleh Partai Demokrat, yang mencakup perpanjangan kredit asuransi kesehatan yang akan habis masa berlakunya pada akhir tahun ini.
Sumber: Kyodo
Baca juga: Pemerintah AS tutup sebagian akibat kebuntuan anggaran
Baca juga: Elon Musk dan memudarnya kekuatan daya halus Amerika Serikat
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
