Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat demonstrasi bayaran dapat merusak demokrasi karena bukan ingin menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya, tapi untuk menyampaikan aspirasi orang atau dalang yang membayarnya.
"Sang dalang hanya memperalat orang demi mewujudkan keinginannya. Demonstran yang dibayar berjuang bahkan kerap memaki-maki orang atau lembaga tertentu untuk mewujudkan motif sang dalang," kata Jamiluddin di Jakarta, Kamis.
Dia pun meminta Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas demonstran bayaran yang seharusnya murni menyuarakan aspirasi rakyat. Bahkan, selayaknya para dalang tersebut ditindak karena sudah merusak demokrasi.
Demonstrasi tentu berharap agar terbentuk pendapat umum terhadap orang atau lembaga tertentu. Namun, dikhawatirkan pendapat umum yang terbentuk dengan demo bayaran malah berujung palsu.
"Pendapat umum yang palsu tentu akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah bukan mengatasi persoalan demonstran, tapi mewujudkan aspirasi sang dalang," kata dia.
Baca juga: IKA UBK kecam oknum BEM terima uang pemindahan lokasi demonstrasi
Jamiluddin menilai kebijakan seperti itu tentu tidak tepat sasaran lantaran akan berpengaruh terhadap minimnya efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah.
Menurut dia, pendapat umum seharusnya menjadi pedoman utama bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Karena itu, dalam sistem demokrasi pemerintah perlu menerapkan pendekatan bottom-up, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan aspirasi yang benar-benar berkembang di tengah masyarakat.
"Aspirasi harus lahir secara alami dari kebutuhan rakyat, bukan direkayasa oleh pihak tertentu melalui demonstran bayaran. Jadi, Presiden Prabowo kiranya tak cukup hanya sebatas mengetahui dalang yang membayar demonstran, tetapi juga harus menindaknya," ucapnya.
Kasus ini mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta usai menggelar demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin (15/6). Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan kompensasi pemindahan titik aksi mahasiswa.
Pengakuan tersebut disampaikan Abdimaludin dalam forum klarifikasi internal mahasiswa pada Senin (22/6) malam. Dalam forum itu, ia merinci bahwa uang Rp20 juta tersebut dibagi kepada tujuh orang. Dirinya menerima Rp6 juta, sementara sisanya didistribusikan kepada beberapa pengurus BEM dan pihak lain.
Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) mengecam keras tindakan oknum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus tersebut yang diduga menerima sejumlah uang dari pihak tertentu demi memindahkan lokasi unjuk rasa dari Istana Kepresidenan ke Gedung DPR RI.
Baca juga: Anggota DPR minta Polri usut polemik pemberian uang ke mahasiswa UBK
Baca juga: Yusril minta mahasiswa jaga integritas saat mengkritik pemerintah
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
