Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional dan Terorisme Robi Sugara menilai pencatutan gambar Presiden RI Prabowo Subianto pada baliho raksasa Abraham Shield di Israel bukan sekadar visual belaka, melainkan simbol yang sarat makna.
Robi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, kian diperhitungkan dalam peta diplomasi global, khususnya terkait isu Palestina dan solusi dua negara (two state solution).
Untuk diketahui, baliho raksasa di Israel itu mendadak menyita perhatian dunia. Gambar Presiden Prabowo terpampang sejajar dengan Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin dunia lainnya.
Dalam perspektifnya, Robi menilai foto tersebut menunjukkan bahwa Prabowo menjadi sosok berpengaruh dalam menciptakan solusi perdamaian pada dua negara.
Menurutnya, foto tersebut merupakan bentuk atas respons terhadap negara maupun pihak yang tidak sepakat atas solusi dua negara.
Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan hal tersebut tidak lepas atas dampak pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9).
Pidato tersebut memberikan pesan kuat kepada Amerika Serikat (AS) terhadap posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar dunia.
"Ini berarti Prabowo masuk dalam tim untuk mengatur masa depan di Palestina," ujar Robi.
Robi mengatakan Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, telah mengambil posisi yang sejalan dengan mayoritas global, yakni mendukung solusi dua negara.
Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi logis yang menjadi tantangan di dalam negeri. Pengakuan itu berpotensi membuka hubungan diplomatik dan pendirian kedutaan besar di masing-masing negara.
"Ini yang saya kira akan menjadi kontroversi dan menghadapi tantangan dari masyarakat Muslim di internal Indonesia sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, Robi mengkritik atas rapuhnya penegakan hukum internasional yang kerap tumpul terhadap Israel. Menurut dia, sistem hukum global saat ini secara faktual tidak berdaya ketika berhadapan dengan negara berkekuatan besar (great power) yang didukung oleh negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB.
Ia menegaskan kebuntuan itu merupakan masalah struktural, di mana mekanisme hak veto seringkali melumpuhkan resolusi yang bertujuan menegakkan keadilan dan menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional.
"Problem seriusnya ada di lima negara pemegang hak veto. Hak itu sering kali keluar dari jalur keadilan sosial dan internasional, bahkan melanggar hukum internasional itu sendiri," kata Robi.
Kendati demikian, ia menilai telah terjadi perubahan signifikan dalam hasil sidang Majelis Umum PBB kemarin. Ia merujuk pada dukungan mayoritas negara dunia, yang kini diperkuat oleh suara dari negara-negara kunci Eropa seperti Prancis dan Inggris terhadap resolusi kemerdekaan Palestina.
"Negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis, yang sebelumnya sering abstain atau satu suara dengan Amerika Serikat dalam mendukung Israel, kini menyetujui kemerdekaan Palestina," katanya.
Menurut dia, pergeseran sikap tersebut adalah momentum krusial yang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret oleh komunitas internasional untuk menurunkan eskalasi yang terjadi di Palestina.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka blokade Gaza untuk misi kemanusiaan. Kapal maupun transportasi yang mengirim misi kemanusiaan ke Gaza harus diizinkan masuk.
"Kita melihat pada Agustus lalu ada gabungan masyarakat sipil dari 44 negara (Global Sumud Flotila) mengirimkan bantuan terbesar dalam sejarah, ini harus menjadi prioritas," ucap Robi.
Selanjutnya, kata dia, mendesak untuk gencatan senjata permanen dan memberikan hak-hak warga Palestina yang telah dirampas. Menurutnya, tanpa gencatan senjata dan keadilan, pembicaraan damai hanyalah isapan jempol.
"Setelah gencatan senjata saya kira harus segera dibuatkan pasukan penjaga perdamaian (peacemaking) untuk menjaga stabilitas dan keamanan kemerdekaan Palestina," tutur Robi.
Baca juga: Poin-poin penting pidato Prabowo soal Palestina di Sidang Umum PBB
Baca juga: Di Dewan HAM PBB, RI tekankan akuntabilitas kunci perdamaian Palestina
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
