Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengerahkan sekitar 100 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu membersihkan sejumlah titik yang terdampak banjir bandang di Kota Padang melalui aksi gotong royong.
"Melalui kegiatan ASN gotong royong kami berupaya mempercepat pembersihan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Kota Padang, Rabu.
Gotong royong tersebut melibatkan 20 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masing-masing mengirimkan lima ASN, dan difokuskan di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo.
Arry Yuswandi menyampaikan pengerahan ASN ini merupakan bentuk percepatan pemulihan kondisi lingkungan setelah banjir bandang. Pembersihan dilakukan secara bertahap dan harus tuntas di setiap titik.
"Satu tempat kami tuntaskan terlebih dahulu. Setelah selesai, baru kami arahkan ke lokasi lain," kata dia.
Baca juga: Menko Polkam serahkan bantuan ratusan juta bagi korban banjir Padang
Pengerahan ASN untuk bergotong royong mengingat masyarakat terdampak masih menghadapi berbagai kesulitan pascabencana. Oleh sebab itu, pemerintah hadir untuk membantu membersihkan tumpukan material.
"Kita paham kondisi masyarakat. Rumah rusak, tempat tidur hilang, lantai rumah penuh lumpur, akses jalan masih sulit. Mereka kewalahan sehingga upaya ini sangat membantu," kata dia.
Pemprov Sumbar menargetkan kegiatan gotong royong ASN berlanjut ke titik lain yang ada di Padang sebelum diperluas ke kabupaten dan kota yang juga terdampak banjir bandang.
"Hari ini kita garap satu lokasi, besok pindah ke tempat lain. Setelah kawasan Padang selesai, kita lanjutkan ke daerah lain sesuai skala prioritas," ujarnya.
Baca juga: Padang beri layanan pemulihan trauma bagi anak terdampak bencana
Baca juga: Pemkot Padang siapkan hunian sementara bagi korban terdampak bencana
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
