Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas dan menyusun strategi transformasi digital pemerintahan di daerah.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel Ristati Rahayu dalam keterangannya di Makassar, Rabu, berharap BRIN dapat berperan aktif dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan.
"Kami berharap BRIN dengan kapabilitas riset yang dimilikinya dapat mengkaji secara komprehensif dan menghasilkan panduan praktis dalam bentuk tools yang akan menjadi pedoman bagi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) dalam melaksanakan transformasi digital," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) di Makassar.
Baca juga: Komdigi tegaskan transformasi digital kunci atasi ancaman kesehatan
Sementara itu, perwakilan Diskominfo SP Sulsel Andi Paisal menjelaskan Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Sulsel mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks tersebut meningkat dari 2,05 (Cukup) pada 2021 dan 2022 dengan nilai 2,35 (Cukup), 3,09 (Baik) pada 2023, hingga 3,94 (Sangat Baik) pada 2024.
"Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta upaya manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE," kata Andi.
Ahli Muda yang juga Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel Jafung Prakom menambahkan penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan.
"Tentu ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang kita miliki," ucapnya.
Baca juga: PANRB, DEN dan Komdigi percepat transformasi digital pemerintah
Baca juga: Transformasi digital, strategi bertahan di era perang dagang global
Peningkatan indeks ini berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, serta 81,74 (Memuaskan) Predikat A pada 2024.
Ia berharap melalui kegiatan FGD tersebut lahir kajian dan rekomendasi dari BRIN dalam upaya meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital.
Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, kata dia, diharapkan ke depan adanya sinergi yang positif dari seluruh pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
"Selain itu, semua tingkatan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi yang sesuai Asta Cita Presiden Prabowo," ujarnya.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
