Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Umat Islam di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Gedung tersebut nantinya dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.
“Apapun, pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden, kalau memang Presiden ingin membangun di gedung yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Timur, Senin.
Kendati demikian, dia mengatakan lokasi tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan heritage atau bersejarah di tingkat provinsi.
Maka dari itu, setiap rencana pembangunan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Tetapi memang seperti diketahui, di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu,” jelas Pramono.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pembangunan gedung tersebut tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Namun, lanjut dia, Pemprov DKI siap memberikan dukungan terkait pemenuhan persyaratan teknis dan kondisi lapangan.
Baca juga: Prabowo siapkan lahan 4.000 m di Bundaran HI untuk gedung MUI
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menyediakan lahan seluas 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk pembangunan kantor badan-badan umat Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat taklimat dalam acara doa bersama dan pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
“Hari ini, saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam," kata Prabowo.
Dia merinci badan tersebut, di antaranya MUI, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruangan untuk operasional.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan lahan tersebut merupakan permintaan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menemuinya beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, di lahan tersebut akan dibangun gedung bertingkat, sesuai keputusan Nasaruddin.
Dalam permintaannya, Nasaruddin mengatakan MUI tidak memiliki kantor yang pasti. Bahkan, Prabowo juga mengaku tidak tahu letak kantor MUI.
Melalui keputusan tersebut, Prabowo menjamin kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantung ibu kota Jakarta, tepatnya di dekat patung "Selamat Datang".
“Di Bundaran HI, jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan bagi lembaga-lembaga umat Islam," tegas Prabowo.
Baca juga: Disaksikan Prabowo, MUI kukuhkan pengurus masa khidmat 2025-2030
Baca juga: Presiden Prabowo hadiri acara pengukuhan pengurus MUI di Istiqlal
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
