Sumenep (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur mencatat sebanyak 316 bangunan rusak akibat gempa tektonik magnitudo 6,5 yang terjadi pada 30 September 2025, pukul 23.49 WIB.
"Data jumlah bangunan rusak ini, sesuai dengan hasil pendataan terkini yang dilaporkan tim lapangan kepada kami, malam ini," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Sumenep, Jawa Timur, Kamis malam.
Ia menjelaskan, ke 316 bangunan rusak tersebar di tiga kecamatan di Pulau Sapudi, yakni Kecamatan Nonggunong, Gayam dan Kecamatan Talango.
Menurut bupati, di antara ketiga kecamatan itu, jumlah kerusakan paling banyak di Kecamatan Gayam Pulau Sepudi.
"Menurut data terbaru melalui call center 112, jumlah bangunan rusak di sana sebanyak 297 unit, terdiri atas 279 rumah, 10 masjid, 3 Mushalla, 2 sekolah, lalu Puskesmas, Polindes dan toko, masing-masing satu unit," katanya.
Baca juga: BMKG: Gempa susulan di Sumenep mencapai 166 kali
Selanjutnya, kerusakan bangunan terbanyak kedua berada di Kecamatan Nonggunong, yakni sebanyak 18 bangunan.
"Kalau di Kecamatan Talango, sebanyak 1 rumah, yaitu di Desa Gapurana," katanya.
Bupati menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim ke lokasi bencana terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, polisi dan TNI untuk menyerahkan bantuan, melakukan pendataan lebih lanjut, serta membantu perbaikan tempat tinggal korban terdampak.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini lebih lanjut menjelaskan, dampak kerusakan bangunan dari musibah bencana gempa bumi di Pulau Sapudi kali ini lebih parah dibanding gempa yang terjadi pada 2018.
Baca juga: Tim gabungan salurkan bantuan Kemensos untuk korban gempa Pulau Sapudi
Baca juga: Pemkab Sumenep salurkan bantuan tanggap darurat pada korban gempa
"Pada 2018 lalu, gempa bumi yang juga melanda Pulau Sapudi menyebabkan sebanyak 246 bangunan rusak. Yang saat ini 316," katanya.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
