Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pembangunan berkelanjutan di daerah itu, terutama pada sektor pertanian dan lingkungan hidup.
Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya pada sektor lingkungan hidup, pertanian dan pariwisata.
Baca juga: Inovasi pertanian rendah karbon demi langit Bali lebih biru
"Jadi, pemerintah daerah meminta dukungan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, terutama terkait mekanisme penghitungan dan penilaian emisi karbon sektor pertanian," kata Rizal saat ditemui awak media di Desa Bora, Jumat.
Ia menuturkan Kabupaten Sigi memiliki kawasan Taman Nasional seluas 5.196,02 kilometer persegi.
"Ke depan wilayah di luar kawasan taman nasional itu juga perlu mendapat perhatian khusus, sehingga fokus pembangunan daerah bisa diarahkan pada pertanian ramah lingkungan, pengembangan pariwisata, dan perlindungan lingkungan hidup," ucapnya.
Ia mengemukakan Pemkab Sigi sudah memulai program cetak sawah baru seluas 4.000 hektare.
"Program cetak sawah baru ini akan difokuskan pada kawasan sekitar Danau Lindu yang memiliki potensi besar guna mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional," sebutnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi terhadap langkah yang dilakukan Kabupaten Sigi dalam pengembangan pertanian di daerah tersebut.
Menurut dia, saat ini Indonesia telah memiliki tiga skema karbon credit yang diakui seperti Gold Standard, Plan Vivo, dan Global Carbon Council (GCC).
"Setiap kerja sama karbon harus melalui mekanisme Mutual Agreement (MLA) sesuai Paris Agreement Pasal 6.4, serta mengikuti sistem sertifikasi resmi, baik nasional maupun internasional," katanya.
Baca juga: Perkebunan teh miliki potensi pengurangan emisi gas rumah kaca
Baca juga: PAI dukung percepatan pertanian ramah lingkungan tekan emisi karbon
Faisol menyebutkan karbon yang diperdagangkan ke luar negeri memerlukan Correspondent Adjustment sebagai otorisasi resmi dari pemerintah.
"Secara umum seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan koordinasi teknis serta menyusun perjanjian bersama (MLA), guna memastikan setiap langkah pembangunan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sigi," ujarnya.
Pewarta: Moh Salam
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
