Pemkab Jayapura bahas kebijakan aktivitas pedagang dari luar daerah

5 hours ago 4

Kita melihat perkembangan ini ya, banyak peluang dari penjual-penjual lokal terganggu, karena pedagang yang menggunakan mobil maupun motor dari luar Kabupaten Jayapura masuk ke rumah-rumah warga

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua sedang membahas kebijakan pengendalian aktivitas pedagang dari luar daerah yang menjual langsung ke rumah-rumah warga, hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha lokal dan menjaga keseimbangan pasar tradisional.

Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Jayapura Delila Giyai di Sentani, Kamis, mengatakan, fenomena pedagang dari luar Kabupaten Jayapura yang berjualan menggunakan kendaraan ke permukiman saat ini semakin marak.

"Kita melihat perkembangan ini ya, banyak peluang dari penjual-penjual lokal terganggu, karena pedagang yang menggunakan mobil maupun motor dari luar Kabupaten Jayapura masuk ke rumah-rumah warga," katanya.

Menurut Delila, aktivitas pedagang keliling tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap pendapatan pedagang lokal di pasar, karena warga memilih berbelanja di rumah tanpa harus mengeluarkan waktu, tenaga maupun biaya transportasi.

"Penjual yang di pasar tidak bisa keliling ke rumah, warga lebih memilih belanja di rumah, ini membuat pasar menjadi sepi dan ekonomi pergerakan ekonomi lokal terhambat," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pihaknya telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), untuk menelusuri asal-usul pedagang luar tersebut, dan mengkaji kemungkinan penataan ulang sistem distribusi.

"Saya sudah minta Disperindag untuk menekan itu dan cari informasi, ini pedagang dari mana, kalau dari Kota Jayapura berarti harus dikenakan retribusi," katanya.

Dia menambahkan pentingnya perlindungan terhadap pedagang lokal yang selama ini telah menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat setempat, baik melalui pasar tradisional maupun kelompok binaan pemerintah.

"Seharusnya ada retribusi, tetapi kita tidak samakan dengan pedagang lokal, pedagang luar harus dikenakan tarif lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi terhadap pelaku usaha lokal," ujarnya.

Read Entire Article