Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyusun strategi inklusi keuangan digital dengan berencana membentuk portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos).
“Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH), di Jakarta, Jumat.
Meskipun demikian diperlukan berbagi data antar-instansi agar portal perlindungan ini segera terlaksana, dan Luhut meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi portal perlindungan sosial ini.
Ia menjabarkan bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.
Baca juga: Luhut tinjau kesiapan digitalisasi program bansos
Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar. Direncanakan, pilot proyek program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.
“Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini..
Dia mengatakan setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu.
Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos, dengan kolaborasi dan keterpaduan data,
Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.
“Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna,” tuturnya.
Baca juga: Luhut: Penyaluran bansos bakal gunakan "GovTech" pada akhir tahun
Baca juga: Mensos bertemu Ketua DEN matangkan sistem digitalisasi bansos
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
