Jakarta (ANTARA) - Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan di tengah potensi gangguan jalur distribusi energi global, khususnya melewati Selat Hormuz, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai kawasan dunia.
"Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Selain diversifikasi impor, menurut Hendra, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.
Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kebutuhan domestik.
"Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," kata Hendra saat diskusi "Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global", yang digelar E2S.
Sementara itu, Komaidi Notonegoro, pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menanggapi langkah pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah global.
Menurut Komaidi, kebijakan tersebut bisa dipahami untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, namun perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan energi nasional.
Ia menyatakan dengan asumsi harga Indonesia crude price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel dibandingkan dengan harga rata-rata minyak saat ini, maka ada disparitas harga.
Menurut perhitungan Komaidi, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih harga jual Rp5.000-Rp9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya.
Komaidi melanjutkan berdasarkan data terakhir, penjualan BBM Pertamina satu tahun sekitar 72 juta-75 juta kiloliter atau kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.
Jika volume penjualan BBM Pertamina dikalikan Rp5.000-Rp9.000, maka perlu tambahan dana sekitar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per hari atau satu bulan mencapai Rp60 triliun.
"Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya," kata dia.
Pembicara lainnya Muhammad Kholid Syeirazi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mengatakan di tengah situasi turbulen yang abnormal, andaikata punya uang, namun tidak ada produk minyak mentah (crude), maka tidak ada artinya.
"Apalagi sekarang situasinya namanya sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual," ungkap Kholid.
Menurut dia, saat ini Pertamina berada pada posisi sulit. Satu sisi, barang yang dibutuhkan sekarang jadi rebutan. Kedua, dari sisi regulasi, yakni harga ICP dalam APBN 2026 ditetapkan 70 dolar AS per barel. Padahal di pasar global, harganya sudah berada di atas 100 dolar AS per barel.
Baca juga: Menteri Bahlil ajak masyarakat terapkan kebiasaan hemat energi
Baca juga: ESDM: Pemerintah lakukan mitigasi, pasokan BBM dan LPG tetap aman
Baca juga: Ini kata Menteri ESDM kondisi pasokan LPG Indonesia saat ini
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
