Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah berkomitmen membangun ekosistem penanggulangan bencana yang terpadu.
“Penanggulangan bencana telah menjadi prioritas nasional dan merupakan bagian dari Program Prioritas Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna dalam PN (Prioritas Nasional) 8. Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu,” ujarnya saat berjumpa dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan itu, mereka membahas tentang urgensi pengelolaan risiko bencana yang lebih efisien dan tepat guna, sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Saat ini, Indonesia disebut menghadapi empat jenis bencana utama yang terjadi secara berulang.
Berdasarkan data lima tahun terakhir, rata-rata kejadian bencana di Tanah Air mencapai 3-5 ribu per tahun dengan tren fluktuatif setiap tahun. Karena itu, lanjutnya, diperlukan sistem mitigasi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana.
Pemerintah sendiri dinyatakan telah membangun ekosistem penanggulangan bencana yang terdiri dari dua sub-ekosistem, yakni upstream dan downstream.
Pada bagian upstream, berbagai lembaga seperti BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian PU (Pekerjaan Umum), serta Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) bertindak sebagai wali data dengan memasang sensor pada lokasi sumber ancaman.
Sementara itu, BNPB berperan dalam downstream dengan memastikan data yang diterima dapat diolah menjadi informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan dan peringatan dini kepada masyarakat.
“Perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap manusia, lingkungan, maupun perekonomian. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kajian risiko, pemerintah dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif, memastikan kesiapan infrastruktur, serta mengoptimalkan koordinasi antar-lembaga dalam merespons bencana. Selain itu, perencanaan yang komprehensif memungkinkan alokasi sumber daya yang tepat guna,” ungkap Kepala Bappenas
Ke depan, dia menegaskan bahwa pemetaan tugas dan fungsi lintas kementerian/lembaga dalam pengadaan sensor peringatan dini (Early Warning System) akan terus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan duplikasi pengadaan. Evaluasi terhadap kebutuhan peralatan hardware maupun software akan pula dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengolahan data bencana.
“Kita harus memastikan bahwa sistem penanggulangan bencana tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, kita dapat melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia,” kata Menteri PPN.
Baca juga: BNPB prioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
Baca juga: Menteri PKP berkoordinasi dengan BNPB dan Pemkot Bekasi terkait banjir
Baca juga: Pemerintah tambah modifikasi cuaca kurangi banjir di Jabodetabek
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
