Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan HAM.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. HAM bukan sekadar isu hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya saat bertemu Menteri HAM Natalius Pigai, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.
Sebagai langkah strategis ke depan, kedua instansi tersebut dinyatakan bakal selalu berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program untuk memastikan pembangunan HAM lebih inklusif, berbasis data, serta berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga: Bappenas: RI butuh transformasi ekonomi agar berpenghasilan tinggi
Pada kesempatan tersebut, ia menerangkan bahwa HAM menjadi salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Isu HAM disebut bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga bagian komitmen global.
“Melalui RPJMN 2025-2029, kita ingin memastikan kebijakan pembangunan nasional berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan,” kata Rachmat Pambudy.
Ke depan, ada dua program utama yang akan menjadi fokus pembangunan HAM. Pertama ialah internalisasi HAM dalam kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Ini mencakup pengarusutamaan HAM dalam regulasi dan pendidikan HAM bagi instansi pemerintah maupun masyarakat, serta penguatan kapasitas bagi aktor non negara.
Kedua yaitu perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi yang berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta strategi nasional bisnis dan HAM.
Baca juga: Menteri PPN: Logistik bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi
Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM.
Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) HAM 2024, tercatat 2.625 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan sebagian besar melibatkan aktor negara dan korporasi. Selain itu, masih terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.
“Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta mendorong kebijakan berbasis data melalui Satu Data HAM sebagai referensi utama penyusunan kebijakan,” ungkap Kepala Bappenas.
Natalius Pigai menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran Governmental Human Rights Focal Point (GHRFP) dalam memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip HAM.
Pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Pelibatan lembaga tersebut dalam Rapat Koordinasi Tahunan Pembangunan HAM akan memastikan sinergi dalam implementasi program pembangunan HAM yang lebih efektif,” ucap Pigai.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
