Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebut hadirnya program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah tepat menjadikan pendidikan inklusif untuk membantu masyarakat lepas dari lingkaran kemiskinan.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu, menyebut bahwa program ini tepat untuk menjadi salah satu keputusan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Ujang.
Baca juga: Mensos: Sekolah rakyat putus mata rantai kemiskinan
Berdasarkan laporan BPS terkait Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, angka putus sekolah tahun ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang. Lalu, sebanyak 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah.
Berikutnya, data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa sekolah menengah pertama (SMP) dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurut Ujang, data di atas adalah beberapa acuan yang menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan rendahnya pendidikan dan menunjukkan juga bahwa kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional.
Mulai dari rendahnya pendidikan akhirnya berpengaruh pada kondisi kesehatan, tak sedikit anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas bahkan akhirnya memicu konflik sosial lainnya.
Baca juga: Kemensos siapkan empat sentra sekolah rakyat di Jateng
Dengan demikian dibutuhkan dukungan bagi masyarakat agar anak-anak yang berada dalam kondisi kemiskinan itu dapat memiliki akses ke layanan pendidikan secara inklusif seperti Sekolah Rakyat sehingga nantinya bisa mendapatkan edukasi untuk membantu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam mendukung komitmen hadirnya Sekolah Rakyat, dua kementerian dari Kabinet Merah Putih (KMP) yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Agama telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) untuk mewujudkan model pendidikan inklusif itu.
Dikukuhkan pada Selasa (11/3), Kementerian Sosial dan Kementerian Agama menyepakati kerja sama dalam pelaksanaan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi penerima manfaat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial.
Baca juga: Menag sebut madrasah layak dijadikan alternatif utama Sekolah Rakyat
Baca juga: Sukseskan Sekolah Rakyat, Mensos dan Menag tanda tangani MoU
Kedua kementerian akan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan materi pengajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan.
Kementerian Sosial menyiapkan dua model dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Model pertama adalah revitalisasi aset, yakni menggunakan aset yang telah dimiliki Kementerian Sosial, pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Renovasi dilakukan secara terbatas untuk melengkapi sarana/prasarana sekolah dan asrama.
Baca juga: Mendikdasmen sebut dua skema kurikulum untuk sekolah rakyat
Model kedua adalah pembangunan baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar tanah milik pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Bangunan baru berupa bangunan sekolah, bangunan asrama (putra/putri), gedung kantor dan perumahan guru.
Untuk fasilitas baru Sekolah Rakyat nantinya dirancang berstandar sekolah nasional, dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium.
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
