Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan telah menggelar rapat untuk merumuskan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
"Kami sudah rapat perdana untuk merumuskan itu," kata Menteri Arifah Fauzi saat wawancara di Kantor LKBN Antara, Jakarta, Senin.
Rapat tersebut dihadiri oleh pihak KemenPPPA, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Arifah Fauzi mengatakan peraturan mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, penting, mengingat pengaruh gawai dan media sosial saat ini sangat besar bagi anak-anak.
Baca juga: Kemkomdigi sinkronisasi antar K/L terkait pembatasan usia akses medsos
"Salah satu penyebab dari adanya kekerasan terhadap anak atau perempuan itu pola asuh dalam keluarga. Yang kedua, pengaruh gawai yang sudah luar biasa. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau masyarakat," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.
Baca juga: Dukung batasi medsos, KemenPPPA usul tugas sekolah tidak lewat gawai
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
