Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office) Hasan Nasbi mengatakan BPOM yang beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran dan tetap memberikan layanan, dapat dicontoh oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya.
"Tadi saya melihat BPOM sangat adaptif terhadap efisiensi ini. Mungkin BPOM salah satu institusi pertama yang menyatakan siap bekerja optimal di bawah efisiensi," kata Hasan Hasbi di Jakarta, Kamis.
Dia mencontohkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memanfaatkan teknologi digitalnya, berbentuk Command Center, guna memantau lebih dari 70 unit pelaksananya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan command center itu, katanya, BPOM dapat berkomunikasi dengan unit di daerah.
Sejumlah penghematan lain yang dilakukan BPOM, kata Hasan, seperti dalam penggunaan energi yang dihentikan saat tidak melakukan uji sampel di laboratorium.
Baca juga: Pratikno pastikan anggaran untuk bencana tak terkena efisiensi
"Soal-soal seperti ini bisa diadaptasi selama kita mau mencoba. Saya rasa BPOM boleh jadi percontohan untuk efisiensi penggunaan ini dan saya rasa ini akan baik ke depan," katanya.
Dalam kesempatan itu Hasan Hasbi mengatakan efisiensi anggaran adalah untuk memotong biaya-biaya yang tidak, perlu tanpa mengurangi fungsi esensial institusi terkait.
Jika efisiensi itu bisa dijalankan, kata dia, maka biaya yang dihemat itu bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif, misalnya membangun sekolah atau subsidi pupuk.
"Biaya perjalanan dinas itu Rp44 triliun totalnya. Kalau dihemat 50 persen, Rp20 triliun bisa untuk bangun 10 ribu sekolah. Bisa untuk beli gabah petani 3 juta ton dengan harga minimal Rp6.500," katanya.
Baca juga: Efisiensi anggaran, distorsi, dan prioritas kebijakan
Efisiensi ini, katanya, hanya mencakup belanja barang dan belanja modal, dan tidak untuk memotong belanja pegawai, layanan publik, atau belanja sosial. Oleh karena itu dia melanjutkan, rekonstruksi yang dilakukan adalah untuk memastikan efisiensi anggaran dilakukan di pos-pos pengeluaran yang tepat.
"Pemerintah itu punya APBN tahun 2025 Rp3.600 triliun. Yang minta dihemat cuma Rp306 triliun. Nggak sampai 10 persen. Cuma 8,5 persen," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan tentang efisiensi anggaran, dan optimis tetap dapat menjalankan otoritas dan fungsinya dalam pengawasan dan pencegahan kejadian luar biasa di bidang terkait.
Baca juga: BPOM jajaki kolaborasi strategis dengan ADB di bidang regulasi dan lab
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
