New York (ANTARA) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyampaikan permintaan untuk membantu menemukan dalang dibalik serangan terhadap personel kemanusiaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, dalam Deklarasi Pelindungan Pekerja Kemanusiaan di North Lawn, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Minggu.
“Bantu kami menemukan siapa yang memasok senjata. Siapa yang memberi perintah. Siapa yang menarik pelatuk. Dan membawa mereka semua ke pengadilan,” kata Fletcher.
Fletcher menuturkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun paling mematikan bagi personel kemanusiaan. Sebanyak 383 personel kemanusiaan dibunuh dan menjadi jumlah tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Sedangkan ratusan lainnya mengalami luka-luka, penculikan, dan penahanan.
PBB juga mencatat lebih dari 500 personel kemanusiaan, yang sebagian besar merupakan staf Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah dibunuh sejak Oktober 2023, menjadikan Jalur Gaza tempat paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan selama dua tahun berturut-turut.
Begitu juga dengan personel kemanusiaan di Sudan yang telah lebih dari 60 orang kehilangan nyawa. Padahal, katanya, personel kemanusiaan membawa harapan di tengah keputusasaan dan rela berkorban dalam dunia yang semakin egois.
“Dan tahun ini, ratusan nama lainnya menyusul — setiap satu dari mereka punya nama, punya keluarga, punya cerita. Ini bukan sekadar lonjakan statistik. Ini adalah noda. Normalisasi kekerasan terhadap komunitas kemanusiaan,” tegas Fletcher.
Fletcher menekankan bahwa setiap serangan terhadap satu rekan kemanusiaan adalah serangan terhadap kita semua, dan serangan tersebut tidak dapat diterima. Kepentingan itu lah yang menjadi salah satu alasan lahirnya Deklarasi Pelindungan Personel Kemanusiaan yang diinisiasi bersama oleh sembilan negara, termasuk Indonesia.
Deklarasi yang didukung oleh 104 negara itu menyerukan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, akses yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan yang setara bagi seluruh personel, serta akuntabilitas atas setiap serangan yang terjadi.
“Kami menyerukan kepada semua negara anggota untuk mendukung deklarasi ini, dan menyesuaikan kebijakan nasional serta operasi militernya dengan prinsip hukum humaniter internasional,” ucapnya.
Deklarasi Pelindungan Personel Kemanusiaan menekankan empat langkah praktis, yakni kepatuhan pada Hukum Humaniter Internasional, fasilitasi akses kemanusiaan, penyelarasan upaya pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, serta akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan.
Baca juga: RI teken deklarasi perlindungan personel kemanusiaan di New York
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
