Jakarta (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pelibatan akademisi dalam pengembangan kawasan transmigrasi melalui riset ilmiah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Selama ini banyak kebijakan yang tidak disusun berdasarkan hasil riset. Padahal kebijakan seharusnya melalui data dan kajian ilmiah,” kata Trubus kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Akademisi dari Universitas Trisakti itu mengatakan pendekatan berbasis riset dan kajian nyata sebaiknya memang diterapkan oleh seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan publik, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat spontan dan tanpa landasan akademik yang kuat.
Namun demikian, ia mengingatkan hasil riset tidak boleh berhenti sebagai laporan semata. Pemerintah perlu membentuk satuan kerja atau tim khusus yang bertugas mengawal implementasi hasil penelitian, mulai dari pengawasan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Trubus mengatakan pengawasan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat di kawasan transmigrasi.
Pelibatan masyarakat dinilai penting agar potensi daerah dan berbagai kendala yang muncul dapat teridentifikasi sejak awal.
"Daerah sasaran harus dilibatkan, jadi di situ ada partisipasi publik. Jika muncul kendala, entah kendalanya resistensi masyarakat lokal, atau persoalan infrastruktur, maupun faktor lainnya, ini bisa dibantu," katanya.
Baca juga: Kementrans pelajari teknologi pertanian Tiongkok bagi ketahanan pangan
Baca juga: Kementrans siapkan SDM untuk bangun kawasan transmigrasi produktif
Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi sekaligus menarik investasi.
Selain riset yang partisipatif, hasil penelitian juga harus bersifat terbuka melalui konsultasi dan dialog publik karena menyangkut analisis fakta dan skenario perencanaan jangka menengah dan panjang untuk pengembangan kawasan yang berdampak pada masyarakat.
Ia juga mengatakan dari hasil kajian akademik yang bersifat ilmiah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat dan menjadi dasar penyusunan program pemerintah.
"Hasil riset harus diubah menjadi bahasa kebijakan dan bahasa program agar mudah diimplementasikan," ujarnya.
Terkait indikator keberhasilan program, ia menilai keberhasilan dapat diukur dari minimnya resistensi masyarakat terhadap program transmigrasi, meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi, serta kuatnya dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia dan pendampingan kepada masyarakat transmigran.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat lokal menjadi kunci agar hasil riset benar-benar dapat diterapkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi melaksanakan inisiatif Program Patriot Transmigrasi untuk mengubah paradigma transmigrasi dari sekadar perpindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan mandiri berbasis riset, teknologi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Program ini mencakup pengiriman tenaga ahli muda serta penyediaan jalur pendidikan tinggi bagi agen perubahan.
Baca juga: Wamentrans: Program transmigrasi lahirkan 116 kabupaten dan kota
Baca juga: Wamentrans: Kawasan transmigrasi disiapkan jadi pusat ekonomi baru
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
