Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya mengaktualisasikan konsensus kebangsaan ke dalam realitas sosial dan dinamika masyarakat sesuai realitas zaman.
"Seperti yang kita tahu semua, konsensus tentang dasar negara, bentuk negara, dan nilai dasar seperti Bhinneka Tunggal Ika, semuanya telah disepakati. Tapi konsensus itu harus dijabarkan ke dalam kenyataan yang kita hadapi sekarang," ujar Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya dalam Diskusi Rutin Forum Kramat bertema "Pentingnya Konsensus Kebangsaan" yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta.
Gus Yahya mengutip pendeta Jacky Manuputty yang menyebut bahwa rumusan konsensus kebangsaan awal merupakan semangat yang juga diusung oleh PBNU yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
Namun, menurut Gus Yahya, berbagai tantangan zaman menuntut adanya pemaknaan ulang dan penjabaran nilai-nilai tersebut agar dapat diimplementasikan secara operasional.
Baca juga: Lestari: Empat konsensus kebangsaan jadi perekat nilai budaya lokal
Salah satu sorotan utama Gus Yahya adalah perlunya penjabaran pasal-pasal dalam UUD 1945 yang selama ini belum memiliki rujukan nilai yang jelas. Hal itu berdampak pada lemahnya pelaksanaan berbagai undang-undang, terutama dalam menjamin hak dasar warga negara.
"Ada pasal soal kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Diatur oleh undang-undang, tapi dasar nilainya apa? Kita punya UU ITE, perizinan ini dan itu, tapi belum ada kesepakatan nilai sebagai rujukan," katanya.
Ia juga menyinggung lemahnya implementasi aturan soal kebebasan beragama dan konflik yang masih sering terjadi terkait rumah ibadah. Menurutnya, hal ini menandakan belum terbangunnya sistem penyelesaian perbedaan yang efektif.
"Ini bagaimana menjembatani atau mengelola perbedaan-perbedaan itu?," kata dia.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan mekanisme yang memungkinkan setiap perbedaan dan tantangan baru dapat diselesaikan dalam koridor nilai dan etika yang disepakati bersama.
Baca juga: Ketua MPR: Butuh konsensus bersama untuk hadapi tantangan kebangsaan
Gus Yahya juga menekankan pentingnya membangun konsensus etika publik sesuatu yang selama ini dianggap belum jelas batasannya. Ia menyebut hukum saja tidak cukup jika tidak disertai kesepakatan etik.
"Aturan hukum cenderung teknis dan sering disiasati. Maka tidak cukup kalau hanya mengandalkan UU," katanya.
Sementara itu Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty menyuarakan kekhawatiran terhadap polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Ia menilai tradisi gotong royong dan suasana kebersamaan sebagai bangsa mulai tergerus.
"Banyak hal yang sebelumnya bisa dijadikan konsensus melalui suasana guyub, kini mulai hilang," ujarnya.
Jacky mengingatkan konsensus kebangsaan Indonesia terbentuk melalui proses dialog terbuka, sebagaimana ditunjukkan dalam risalah-risalah BPUPKI. Namun, krisis yang dihadapi saat ini bersifat kompleks dan saling berkelindan, mencakup dimensi sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
"Karena itu saya sangat setuju dengan yang disampaikan Gus Yahya, bahwa konsensus dibutuhkan kembali," katanya.
Baca juga: Rektor UB ingatkan pentingnya penanaman konsensus kebangsaan
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
