Optimalkan potensi perempuan, KemenPPPA bentuk Pokja Ekonomi Perawatan

3 weeks ago 22
Saya berharap pokja ini dapat menjadi wadah kolaborasi lintas kementerian, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan mitra pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan Pokja Ekonomi Perawatan untuk memperkuat implementasi kebijakan care economy.

"Saya berharap pokja ini dapat menjadi wadah kolaborasi lintas kementerian, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan mitra pembangunan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi pada "Launching of Care Economy Working Group" di Jakarta, Rabu.

Menteri Arifah Fauzi mengatakan kebijakan care economy bertujuan mendorong lingkungan kerja serta lingkungan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi perempuan untuk memaksimalkan potensi perempuan bekerja.

"Kebijakan care economy sangat menunjang upaya penghapusan kesenjangan gender dan mendobrak budaya patriarki melalui penguatan kapasitas perempuan, pembagian kerja perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan peningkatan partisipasi perempuan di ramah publik," kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Baca juga: Menteri PPPA dorong perusahaan sediakan fasilitas "daycare"

Ia menekankan kolaborasi dan sinergi dalam kerja-kerja Pokja Ekonomi Perawatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan care economy dan memberikan solusi terhadap persoalan yang ada.

Menurutnya, keberadaan Pokja Ekonomi Perawatan sejalan dengan Asta Cita, utamanya pada poin keempat, yaitu penguatan pemberdayaan sumber daya manusia, sains, teknologi, olahraga, penguatan kesetaraan gender, dan juga penguatan perempuan, olahraga, peran pemuda, dan juga disabilitas.

"Care economy ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui care economy industry. Sektor ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena manusia selalu membutuhkan perawatan baik langsung maupun tidak langsung," kata Menteri Arifah Fauzi.

Pokja Ekonomi Perawatan dirumuskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Bappenas, Kementerian PPPA, dan International Labour Organization (ILO).

Baca juga: Menteri Arifah dukung akses keadilan hukum inklusif bagi perempuan

Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan seksual jenis kekerasan tertinggi di tanah air

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |