Ombudsman: Pelayanan publik wujud nyata kehadiran negara di masyarakat

1 hour ago 1
ORI harus memastikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah memiliki kesadaran yang sama, yakni pelayanan kepada masyarakat adalah amanah bukan sekadar kewajiban administratif

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ombudsman RI Tahun 2025 di Batu, Jawa Timur (10/11), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan apabila tidak ada pelayanan publik, maka tidak ada kehadiran negara (absence of the state).

"Sebaliknya untuk menjamin hadirnya negara (state in practice), maka ditempuh melalui pelayanan publik," kata Najih, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dirinya menekankan pelayanan publik tidak hanya sekedar fokus pada performa finansial atau financial performance, tetapi juga performa pelayanan alias services performance.

Menurutnya, Ombudsman RI hadir bukan hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan sebagai penggerak perubahan dalam membangun budaya pelayanan publik yang berintegritas dan berkeadilan.

"ORI harus memastikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah memiliki kesadaran yang sama, yakni pelayanan kepada masyarakat adalah amanah bukan sekadar kewajiban administratif," ucap dia.

Baca juga: Ombudsman RI evaluasi kinerja pengawasan pelayanan publik

Melalui rakernas, Najih berharap seluruh jajaran Ombudsman RI dapat melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2024 dan memastikan target prioritas nasional maupun lembaga di sisa tahun 2025 dapat tercapai

Ia mengingatkan pentingnya semangat inovasi dan adaptasi dalam perencanaan kerja tahun 2026. Digitalisasi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan peran perwakilan di daerah menjadi faktor kunci agar ORI tetap relevan di tengah perubahan zaman.

"Mari jadikan rakernas ini sebagai forum yang produktif, terbuka, dan solutif. Bukan sekadar mencari siapa yang salah dan benar, melainkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja Ombudsman secara internal, baik di pusat maupun di perwakilan," ujar Najih menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu melaporkan Rakernas II tahun ini mengangkat tema Capaian Kinerja Ombudsman RI 2021-2025: Refleksi, Pembelajaran, dan Perbaikan.

Hal tersebut menyikapi banyaknya persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman RI selama pelaksanaan fungsi dan tugas di tahun 2020-2025, baik yang tuntas dan mencapai target kinerja, maupun yang belum selesai dan belum terpenuhi target kinerja sesuai yang diharapkan, menjadi refleksi, pembelajaran, dan perbaikan.

Baca juga: Ombudsman: Integritas kunci utama ASN bangun sistem layanan publik

Dia juga menyinggung periode anggota Ombudsman RI 2021-2026 yang akan segera berakhir sekaligus mengakhiri pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2025.

Dia berpendapat telah banyak langkah nyata yang berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik selama lima tahun terakhir.

"Kegiatan rapat kerja nasional ini merupakan ruang bersama menyempurnakan rencana dan gagasan yang akan disepakati dalam melaksanakan agenda kerja lima tahun ke depan," ucap Suganda.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Ombudsman RI juga melakukan kesepakatan dalam penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu.

Kerja sama dituangkan dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI, Wali kota Malang Wahyu Hidayat, dan Wali kota Batu Nurochman.

Dalam kesempatan tersebut, Wali kota Batu menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Ia menambahkan melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Batu ingin meneguhkan Kota Batu sebagai daerah yang terbuka terhadap pengawasan pelayanan publik, menjadikan transparansi dan integritas sebagai fondasi utama pelayanan menuju pemerintahan Mbatu Sae.

"Tentu kami siap menerima rekomendasi dari Ombudsman RI terhadap penilaian dan kinerja kami dalam memberikan pelayanan publik karena kami ingin Kota Batu menjadi satu langkah penting melakukan transformasi bagaimana kami bisa memberikan pelayanan publik secara baik terus menerus," tutur Nurochman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |