Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan biaya pembangunan Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan yang berjumlah Rp100 miliar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pembiayaan total kurang lebih Rp100 miliar. Tidak ada uang sesen pun dari APBD,” ungkap Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (26/2).
Pria yang kerap disapa Pram itu mengatakan dana pembangunan taman tersebut memanfaatkan skema non-APBD.
Oleh karena itu, kata dia, semua yang berkaitan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), sertifikat laik fungsi (SLF) serta Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L) diatur secara transparan.
Lebih lanjut, dia merencanakan Taman Bendera Pusaka akan resmi dibuka pada Maret 2026, namun ia belum dapat merinci tanggal peresmiannya secara pasti.
Tak hanya Taman Bendera Pusaka, beberapa bangunan di Jakarta juga kini juga dibangun tanpa mengandalkan APBD, salah satunya yaitu Taman Semanggi yang biaya revitalisasinya mencapai Rp134 miliar.
“Saya meminta betul kepada jajaran Balai Kota untuk berbenah diri, membuat Jakarta ini tidak bergantung semata-mata dengan APBD,” ujar Pramono.
Dia pun terus mendorong penggunaan skema non-APBD, mengingat pemerintah pusat telah memotong Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15 miliar.
Dia mengaku tidak ingin pemotongan DBH tersebut menjadi penghambat pembangunan Jakarta.
Baca juga: Pram pastikan lapangan padel gratis di Taman Bendera Pusaka dibangun
Baca juga: Taman Bendera Pusaka akan diuji coba sebelum resmi dibuka
Baca juga: Taman Bendera Pusaka disebut bisa "tenggelam" saat musim hujan
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
