Jakarta (ANTARA) - Ombudsman memantau efektivitas penambahan kementerian pada 100 hari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun dalam pemerintahan saat ini terdapat penambahan jumlah kementerian menjadi 48 dari sebelumnya sebanyak 34 pada masa pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Kami sedang menilai apakah dengan menambah jumlah kementerian ini pelayanan publiknya makin baik apa tidak?" kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat ditemui usai acara Coffee Morning di Jakarta, Rabu.
Najih menjelaskan bahwa penambahan kementerian pada awalnya dilakukan Presiden Prabowo agar pekerjaan bisa lebih fokus dan birokrasi tidak panjang.
Ia mencontohkan layanan imigrasi. Layanan ini sudah bisa langsung diakses ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sehingga tidak usah terlebih dahulu ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seperti dahulu.
Begitu pula, sambung dia, dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipecah menjadi tiga kementerian.
"Pemecahan ini bermakna harapan Presiden yang semangatnya pelayanan bisa lebih cepat," tuturnya.
Maka dari itu, Najih menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih belum bisa mengukur efektivitasnya dalam 100 hari pertama pemerintahan lantaran penyusunan struktur kementerian kemungkinan baru selesai pada bulan Januari 2025.
Di sisi lain, dia menuturkan bahwa efektivitas juga belum bisa diukur karena tingkat pengaduan masyarakat kepada Ombudsman masih rendah, yakni di bawah 100.
"Di Ombudsman Pusat masih di bawah 100 berarti keluhan publik tentang pelayanan ini masih belum relatif, masih belum banyak," ucap Najih.
Baca juga: Ombudsman RI akan diskusi terbatas bahas kampus dapat kelola tambang
Baca juga: Ombudsman RI kaji kebijakan ekspor BBL untuk tingkatkan devisa negara
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa kabinet pemerintahan Prabowo Subianto merupakan kabinet yang jauh lebih fokus.
Hal itu disampaikan Hasan menyoal bertambahnya jumlah kementerian pada era kabinet Prabowo jika dibandingkan dengan era presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Sebetulnya bukan kabinet gemuk, tetapi kabinet yang jauh lebih fokus," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21-10-2024).
Bertambahnya jumlah kementerian pada era Prabowo diikuti dengan bertambahnya jumlah kementerian koordinator di kabinet.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
