Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan Kementerian PKP tidak memerlukan utang luar negeri untuk sektor perumahan pada tahun ini.
"Saya sudah bicara dengan Presiden bahwa untuk kementerian kami tak perlukan pinjaman luar negeri, kami tahun ini tidak ada pinjaman luar negeri," ujar Ara di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Danantara yang luar biasa terhadap sektor perumahan.
Danantara sudah siap dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun, kemudian sebelumnya dari BI sudah melakukan relaksasi Giro Wajib Minimum untuk mendukung sektor perumahan.
Sebagai informasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Azis Andriansyah mengkaji ulang rencana pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank atau ADB untuk program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP).
Baca juga: Menteri PKP ingin UI lakukan kajian khusus sektor perumahan
Azis mengkaji ulang opsi pinjaman luar negeri dari ADB dan mencoba untuk memanfaatkan sumber (resources) dari dalam negeri, yakni pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan dari Danantara bagi IGAHP.
Menurut dia, IGAHP sebelumnya sudah masuk dalam Green Book Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2024, tapi karena ada perubahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo, maka Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan pengajuan ulang (resubmit) di tahun 2025 dan yang mengusulkan adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko agar program IGAHP ini diusulkan kembali ke dalam Green Book.
Namun, kata Azis lagi, belakangan ternyata ada resources dari dalam negeri yang merupakan upaya dari Menteri PKP, yakni dari pelonggaran GWM BI dan KUR perumahan dari Danantara.
"Itu tadi saya bilang perlu mengkaji ulang rencana pinjaman dari ADB, karena kita sudah memiliki resources dari dalam negeri," katanya pula.
Baca juga: Menteri PKP buka opsi rumah subsidi berbentuk rusun atau apartemen
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
