Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota untuk membahas berbagai program perumahan, penataan kawasan kumuh, hingga kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, yang akan pertama kali disosialisasikan di Jakarta.
Pramono mengatakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembentukan tim kecil yang akan merumuskan program kerja sama Pemprov DKI dengan Kementerian Perumahan. Tim diberi waktu 2 bulan untuk mengupayakan konkret dari rencana tersebut.
"Beliau menawarkan berbagai program yang bermanfaat bagi Jakarta, mulai permukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, subsidi bunga, rumah subsidi, dan sebagainya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan sejumlah kerja sama yang telah berjalan, seperti penataan kawasan nelayan di Muara Angke, relokasi warga dari kolong jembatan ke rumah susun, penanganan rumah susun Pasar Rumput, hingga renovasi Wisma Atlet.
Baca juga: Menteri PKP usulkan kuota rumah subsidi tahun depan 500 ribu unit
Maruarar juga menyebut adanya program bantuan stimulan dan sanitasi yang bersumber dari APBN untuk Jakarta tahun ini.
Ke depan, Maruarar menyiapkan sosialisasi program rumah subsidi dengan berbagai kemudahan, termasuk BPATB gratis, PPN gratis, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Ia memuji Pemprov DKI yang mampu memproses PBG hanya dalam 17 menit.
"17 menit itu membuktikan pelayanan publiknya sangat baik," kata Maruarar.
Selain itu, pihaknya dan Pemprov Jakarta juga akan melakukan program KUR perumahan. Maruarar menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sekitar Rp130 triliun untuk KUR.
Menurutnya, KUR perumahan akan membantu pengusaha kecil naik kelas melalui dukungan subsidi bunga.
Baca juga: Kementerian PKP: Kolaborasi BUMN dan pengembang dukung 3 Juta Rumah
"Dia (Prabowo) sudah minta pertama kali Pemda sosialisasi di Jakarta. Kenapa? Saya rasa kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan ribuan, kita akan membuat sosialisasi pertama di Jakarta, peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan sudah kami siapkan,” kata Maruarar.
Ia menegaskan sosialisasi akan dilakukan paling lambat akhir Agustus 2025, sekaligus menjelaskan tiga peraturan terkait yang diterbitkan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perumahan.
Maruarar menambahkan, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian.
"Satu rumah subsidi yang dibangun melibatkan lima pekerja langsung. Kalau tahun ini 350 ribu rumah, berarti ada 1,65 juta orang bekerja, belum termasuk industri pendukungnya," kata Maruarar.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
