Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.
Adapun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026.
"Kami mendukung akselerasi sekolah rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan sekolah rakyat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diberi mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam Program Sekolah Rakyat.
Baca juga: Menteri PU tegaskan dukung infrastruktur sekolah rakyat
Menurut Rini, Kementerian PANRB mendukung Program Sekolah Rakyat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.
Dalam aspek SDM, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.
Sementara untuk dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan sekolah rakyat yang dikoordinasikan Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat.
Baca juga: Kemensos-Kemendikdasmen bahas rekrutmen guru-kurikulum sekolah rakyat
Ia mengatakan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap dengan infrastruktur dan sarana prasarana penunjangnya.
"Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespons dengan cepat apa yang harus kita kerjakan. Salah satu di antaranya adalah tentang kelembagaan sekolah rakyat ini. Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini," jelas Gus Ipul (sapaan akrab Mensos).
Menurut ia, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
Gus Ipul juga menekankan bahwa sekolah rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
"Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik. Di samping tata kelola, kita berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain," ujarnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat siap sinergi dengan Program MBG
Baca juga: Kemensos optimalkan aset siapkan dua Sekolah Rakyat di Magelang
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
