Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menemui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas penanganan aksi demonstrasi sesuai dengan prinsip hak asasi.
Pertemuan yang berlangsung di Markas Besar Polri, Jakarta pada Rabu menyikapi dinamika gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Pigai, sebagaimana keterangan tertulisnya, menegaskan dalam pertemuan tersebut bahwa seluruh aparat penegak hukum, tidak terkecuali Polri, wajib berpedoman pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
“Dokumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia tersebut menegaskan jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19, 20, dan 21,” tuturnya.
Di samping itu, Pigai juga mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas dan tegas, yakni aparat wajib menjunjung tinggi prinsip HAM dalam mengidentifikasi demonstran yang menyampaikan aspirasi.
Dia menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, sekaligus memastikan keamanan nasional berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap martabat manusia.
Untuk itu, Pigai meminta aparat kepolisian mampu membedakan antara pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan kelompok perusuh yang berpotensi melakukan tindakan anarkistis.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pigai juga mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Monitor Khusus Pelindungan HAM yang bertugas mengawasi jalannya penanganan aksi demonstrasi oleh aparat.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri menyatakan kesepakatannya.
Menurut Listyo Sigit, seluruh jajaran kepolisian akan melaksanakan tugas sesuai pedoman ICCPR dan arahan langsung Kepala Negara selaku panglima tertinggi.
Jenderal polisi bintang empat itu juga mengatakan pihaknya berkomitmen mengedepankan pendekatan yang humanis dan proporsional dalam mengidentifikasi antara pengunjuk rasa dan kelompok perusuh.
Pertemuan antara Menteri HAM dan Kapolri ini disebut menjadi penegasan komitmen negara bahwa demokrasi di Indonesia akan terus berkembang dalam bingkai penghormatan HAM dan supremasi hukum.
Baca juga: Menteri HAM: Penanganan demo tak boleh gunakan instrumen berlebihan
Baca juga: Pemerintah pastikan pemulihan korban demonstrasi yang berujung ricuh
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
