Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan adanya pergeseran pola perlawanan di Papua menuju sentimen etnis dan rasialisme yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik horisontal dan mengancam persatuan bangsa.
"Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua geser ke perlawanan di atas dasar rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan atas dasar karena perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka ini tidak bisa dianggap remeh," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Pigai menjelaskan pola gerakan perlawanan di Papua mengalami sejumlah perubahan.
Pada dekade 1960-an, perlawanan berlangsung melalui gerakan bersenjata secara sporadis sebagai respons terhadap keputusan mengenai status politik Papua.
Pascakongres Nasional Rakyat Papua pada 2000, gerakan berkembang menjadi dua poros, yakni perlawanan bersenjata oleh TPN-OPM dan jalur diplomasi politik oleh kalangan intelektual.
Pada fase berikutnya, gerakan berkembang melalui internasionalisasi isu dengan memanfaatkan forum global seperti International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan berbagai LSM internasional.
Pola tersebut kemudian disusul gerakan klandestin atau perlawanan bawah tanah di wilayah perkotaan.
Baca juga: KemenHAM dorong penyelesaian holistik wujudkan perdamaian abadi Papua
Menurut Pigai, pergeseran menuju kekerasan berbasis suku dan ras merupakan fase yang perlu menjadi perhatian karena berpotensi mendorong pembelahan horisontal berskala luas.
Ia merefleksikan sejumlah peristiwa sejarah yang menunjukkan dampak konflik berbasis ras dan agama, antara lain pecahnya Yugoslavia menjadi tujuh negara akibat sentimen etnis, lepasnya 15 negara dari Uni Soviet akibat kebencian rasial yang memicu diskriminasi, pemisahan India dan Pakistan, serta tragedi apartheid di Afrika Selatan.
Oleh karena itu, Kementerian HAM mendorong langkah preventif untuk meredam eskalasi sedini mungkin.
Pigai menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dari hulu dan jaminan keadilan yang setara agar masyarakat asli Papua dan warga pendatang tidak terbelah seperti "minyak dan air" akibat provokasi kebencian rasial yang mulai digunakan pihak-pihak berkonflik.
Baca juga: Menteri HAM ingatkan aparat dan OPM patuhi hukum humaniter
Baca juga: Pigai dorong tindak lanjut masukan masyarakat dalam kebijakan HAM
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
