Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menggeser pendekatan penanganan konflik di Papua dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada terwujudnya perdamaian abadi.
Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Kamis menegaskan penanganan kasus kekerasan secara parsial tidak efektif untuk memutus siklus konflik.
Pigai juga menyoroti kebijakan pemekaran wilayah yang awalnya diklaim dapat menghentikan gerakan bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun realitas di lapangan menunjukkan eskalasi perlawanan yang semakin meluas.
"Kalau kita diminta menyelesaikan secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi. Hari ini kita tangani, besok muncul lagi," kata Pigai.
Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, Kementerian HAM menyerukan perlunya konsensus nasional dengan melibatkan berbagai unsur.
Pigai meminta pimpinan partai politik, jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, elite TNI-Polri, purnawirawan hingga tokoh-tokoh prominen Indonesia duduk bersama untuk mengambil keputusan dan merumuskan langkah dialogis.
Menurut Pigai, pemerintah pusat perlu menawarkan solusi strategis dan demokratis yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat sipil di Papua.
"Saya meminta mengambil keputusan bersama bagaimana menciptakan perdamaian abadi di Papua. Ini yang paling inti. Kalau tidak mampu menciptakan perdamaian abadi, lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian, supaya kita bisa hidup sebagai satu bangsa dan satu negara secara aman dan damai," ujar dia.
Lebih lanjut, Pigai meyakini penyelesaian holistik hanya dapat dicapai secara optimal melalui pengesahan regulasi dan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dari hulu.
Menurut dia, penguatan instrumen hukum dan sistem untuk memangkas praktik ketidakadilan dapat meminimalkan potensi munculnya konflik baru di masa mendatang.
Baca juga: Menteri HAM ingatkan aparat dan OPM patuhi hukum humaniter
Baca juga: Menteri HAM minta Polda Papua usut pelemparan molotov ke Komnas HAM
Baca juga: Pigai ingatkan risiko definisi politik Orang Asli Papua
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
