Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses seleksi siswa dan guru untuk 100 titik sekolah rakyat telah selesai dilakukan dan siap memulai kegiatan belajar.
"Yang untuk 100 sekolah rakyat sudah selesai. Jadi yang 63 sama 37 (sekolah rakyat) di bulan Juli ini, siswa sama gurunya sudah selesai proses seleksi," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Gus Ipul menjelaskan sebanyak 63 titik sekolah rakyat telah memulai pembelajaran pada 14 Juli lalu, sementara 37 titik tambahan sekolah rakyat dijadwalkan menyusul pada akhir Juli atau awal Agustus.
Adapun total kapasitas dari 100 titik sekolah rakyat tersebut mencakup lebih dari 9.700 siswa, dengan dukungan lebih dari 1.500 guru dan 2.000 tenaga kependidikan.
Gus Ipul menambahkan bahwa Kementerian Sosial tengah menyiapkan penambahan lebih dari 50 titik baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada bulan September.
Dengan tambahan tersebut, kapasitas siswa diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 15.000, dengan total guru bertambah sekitar 800 orang. Dia mengatakan proses seleksi untuk penambahan ini masih berlangsung.
"Alhamdulillah gurunya ini diproses melalui seleksi oleh Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah," ucap Gus Ipul
Sebelumnya, Kementerian Sosial menyebut jumlah anggaran untuk satu siswa Sekolah Rakyat Rp48 juta per tahun, yang digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan guna mendukung pembelajaran.
"Kalau kita detailkan, kurang lebih untuk tiap siswa, itu per tahun anggarannya Rp48 juta lebih, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, jadi, Sekolah Rakyat ini sekolah inklusif ya," kata Wamensos Agus Jabo Priyono saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/7).
Ia menegaskan di tahun 2026, para siswa yang saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat permanen.
Agus juga mengemukakan para siswa Sekolah Rakyat dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memprioritaskan warga miskin dan miskin ekstrem di desil satu.
Baca juga: Mensos lapor Prabowo soal sekolah rakyat dan bansos tak tepat sasaran
Baca juga: Tito: Sekolah Rakyat bantu daerah sulap aset telantar jadi produktif
Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
