Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan target peningkatan gizi anak-anak Indonesia lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dilakukan hanya oleh satu atau dua instansi, tetapi harus dengan kolaborasi berbagai instansi dari banyak sisi.
“Program MBG ini melibatkan lintas sektor dan multi-aktor, saat ini kolaborasi lintas sektor adalah prasyarat keberhasilan bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal ini disampaikan Rini saat memberikan materi Penguatan Kolaborasi untuk Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)Tingkat I Angkatan LXII Tahun 2025 melalui virtual, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan saat ini Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen dan langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sesuai arahan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan birokrasi, bahwa birokrasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Instansi harus mempercepat implementasi kebijakan dan memperkuat koordinasi antar-lembaga, efektivitas pengelolaan anggaran, agar program pemerintah benar-benar berdampak langsung kepada rakyat.
Baca juga: Pakar BGN paparkan sejumlah peran ahli gizi dalam Program MBG
Baca juga: BGN ajak pelaku UMKM di Palembang jadi mitra program MBG
Saat ini Kementerian PANRB telah menginisiasi penyusunan proses bisnis tematik yang diharapkan mampu menjadi acuan tata hubungan kerja antar kementerian/lembaga/daerah dalam pemenuhan gizi nasional.
Untuk itu diperlukan peran koordinasi antar kementerian/lembaga/daerah untuk memastikan dukungan perencanaan, anggaran, sasaran, target, dan de-bottle-necking program makan bergizi gratis terlaksana dengan baik.
Rini mengingatkan agar selama mengikuti pendidikan para peserta tidak hanya untuk memenuhi syarat administrasi, namun menjadi analisis komprehensif, memberikan masukan, dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap struktur, proses, dan praktik organisasi, serta perumusan saran untuk perbaikan.
“Program-program prioritas seperti MBG hanya akan berhasil bila dijalankan oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki mindset dan cara kerja kolaboratif, berorientasi dampak, dan siap mengurai kompleksitas dengan semangat perubahan,” tuturnya.
Sebanyak 42 peserta pelatihan Tingkat I tersebut berasal dari para pejabat tinggi (JPT) madya dan calon JPT madya pada kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), lembaga tinggi negara, kepolisian, serta pemerintah daerah.
Pelatihan tersebut diharapkan melahirkan pemimpin yang transformatif, mampu memahami keterkaitan antar bagian, melihat akar masalah secara menyeluruh, dan mendorong solusi kolaboratif lintas sektor.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
