Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kritikan publik terkait pengelolaan royalti menjadi pendorong atau booster bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan ke depan.
“Saya menerima semua kritikannya itu jadi booster bagi Kementerian Hukum untuk melakukan pembenahan sesuai dengan kapasitas tanggung jawabnya,” kata Supratman usai acara Intellectual Property (IP) Xpose Indonesia di Jakarta, Rabu.
Dia mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti. Namun, sebagai institusi yang memegang kendali, Supratman menekankan bahwa Kementerian Hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
Maka dari itu, dia meminta publik memberi waktu kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru dilantik pada Jumat (8/8) untuk menunjukkan kinerja.
Menurut dia, komisioner saat ini terdiri dari berbagai kalangan yang memahami royalti.
“Bahwa menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkan dan juga bagaimana mendistribusikan [royalti] itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” kata Supratman.
Menkum pun menjamin transparansi dalam penetapan tarif royalti.
Dia mengaku tidak akan menandatangani besaran ataupun jenis tarif yang diusulkan LMKN jika hal itu tidak dilakukan secara transparan.
“Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya berikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban,” katanya.
Lebih lanjut Supratman mengatakan pengaturan terkait royalti akan didiskusikan dengan pemangku kepentingan terkait untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
“Kalau soal [royalti di acara] pengantin dan lain sebagainya, pesta [pernikahan], ya, sudah nanti biarkan mereka (LMKN) dulu bekerja. Mereka akan presentasikan ke saya,” ujar Menkum.
“Saya akan sesuaikan, cocokkan, dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Mana yang seharusnya boleh, saya selalu katakan, saya titip pesan ke mereka semua, satu, jangan membebani dulu UMKM. Ciptakan sistem yang lebih rasional,” sambungnya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
