Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menekankan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan sinergis dan dapat diterima dengan baik serta efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah sehingga sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai salah satu jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya untuk memastikan arus informasi dari daerah ke pusat berjalan dengan baik," kata Djamari saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dan Menko Polkam di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa.
Dikutip dari keterangan tertulisnya, Djamari menyoroti tantangan penyampaian informasi pada era digital, termasuk maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan kesalahpahaman di masyarakat.
"Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah," ujarnya.
Menurut dia, komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya.
"Apabila komunikasi ini terputus maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI menyampaikan kunjungan DPD RI bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.
"DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat," ujarnya.
DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, di antaranya perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, potensi kerawanan sosial dan politik, penguatan early warning system (sistem peringatan dini).
Kemudian, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama.
Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespons dengan rekomendasi kebijakan dan langkah yang terkoordinasi.
Pada kesempatan itu, GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor serta penajaman kebijakan nasional.
Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait daerah otonomi baru.
Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
