Menko PM: INAHAFF bukti komitmen lawan kecurangan dalam JKN

Menko Muhaimin Iskandar di Yogyakarta, Rabu, mengatakan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan terus menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Oleh karena itu kualitas layanannya perlu dijaga, salah satunya dengan mengatasi kecurangan atau fraud dengan cara yang sistematis.

"Tentu peluang atau potensi terjadinya kecurangan atau fraud ini banyak, seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan berbagai pihak juga punya peluang rumah sakitnya, tenaga medisnya, BPJSnya sendiri, masyarakatnya, dan semua pelaku-pelaku yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional ini," kata Cak Imin, sapaannya.

Adapun menurut data Organisation for Economic Co-operation and Development( OECD) tahun 2017, rata-rata kerugian akibat kecurangan dan kesalahan dalam pembayaran layanan kesehatan yakni sebesar enam persen.

Baca juga: Pemerintah kolaborasi atasi fraud klaim layanan kesehatan lewat PK-JKN

Menurutnya, data itu harus menjadi dasar antisipasi dari pihak terkait. Oleh karena itu, katanya, perlu ada kolaborasi agar kecurangan tidak terjadi.

Dia menyebutkan salah satunya melalui penegakan hukum sebagai fondasi utama, namun yang lebih penting adalah dengan menciptakan sistem yang tidak memberi celah bagi kecurangan sama sekali.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan fraud dan korupsi dalam jaminan kesehatan bukan sekedar pelanggaran administratif.

"Ini adalah ancaman yang dapat menurunkan mutu pelayanan, mencederai keadilan sosial, menggerus kepercayaan publik, dan berpotensi mengganggu keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan," kata Ghufron.

Baca juga: BPJS Kesehatan berkolaborasi wujudkan ekosistem JKN tanpa kecurangan

Dia mengatakan fraud muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang kecil hingga besar, bahkan terstruktur. Pada era digitalisasi, ketika layanan kesehatan menjadi semakin kompleks, dan data bergerak semakin cepat, risiko kecurangan juga berkembang semakin canggih.

Oleh karena itu, katanya, INAHAFF hadir untuk memastikan integritas itu tumbuh menjadi budaya yang hidup dalam seluruh ekosistem jaminan kesehatan.

"Forum ini mempertemukan para regulator, auditor, penyedia layanan, akademisi, para pakar, penegak hukum, industri asuransi, serta mitra internasional dari berbagai negara termasuk Turki, termasuk Mesir, China, Malaysia, Belgia, dan juga Filipina, dan yang lainnya," kata Ghufron.

Dia menyebutkan dari forum in, semua akan belajar dan berdiskusi tentang penguatan tata kelola, mekanisme pencegahan pemanfaatan data teknologi, model investigasi lintas lembaga, dan harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap satu rupiah yang kita kelola, maka setiap layanan yang diberikan dan setiap proses yang dijalankan berada dalam koridor integritas yang kuat," kata Ghufron.