Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan saat ini terdapat 7 juta hektar lahan yang berpotensi untuk dijadikan perhutanan sosial, yang menjadi salah satu dukungan untuk program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
“Program perhutanan sosial ini kita punya rencana dan sekarang menjadi program strategis nasional,” ujar Menhut Raja Antoni dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Lebih lanjut, Raja Antoni menjelaskan perhutanan sosial sudah dimulai pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sehingga saat ini sebanyak 8,3 juta hektar telah digunakan para petani untuk perhutanan sosial.
“Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko
Widodo, sudah memiliki akses petani sekarang sekitar 8,3 juta, jadi masih ada sekitar 4 juta,l ujar Menhut.
Ia menyebut, pihaknya kembali mengidentifikasi kembali dan menemukan adanya tambahan potensi lahan yang dapat dijadikan perhutanan sosial. Sehingga menurutnya saat ini terdapat 7 juta hektar yang dapat diberikan akses kepada para petani.
“Kemarin saya eksplor lagi potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta bisa jadi 15 juta. Artinya bisa sekitar 7 juta lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial,” katanya.
Menhut mengatakan dirinya saat ini mengajak para petani untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Selain itu, secara bersamaan masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga hutan.
“Kalau dulu, pada masa lalu, para petani di kawasan hutan berjarak dengan hutan, dilarang masuk hutan, polisi hutannya galak-galak, kalau sekarang lebih humanis. Dan mengajak petani masuk ke hutan dan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi tapi secara bersamaan juga menjaga hutan,” jelas Raja Antoni.
“Jadi masih ada potensi yang luar biasa yang bisa kita berikan akses pada masyarakat,” imbuhnya.
Baca juga: Berau jadi percontohan pengelolaan perhutanan sosial Kaltim
Baca juga: Koalisi: Pengesahan RUU Masyarakat Adat dukung kedaulatan pangan
Baca juga: Peneliti BRIN dorong upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
