Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengingatkan publik tentang paradoks Indonesia, negeri yang kaya sumber daya alam, besar secara ekonomi, namun masih menyisakan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Rabu (8/4), Presiden kembali menekankan fenomena tersebut. Paradoks ini bukan sekadar retorika politik, melainkan diagnosis yang tepat atas tantangan struktural pembangunan nasional.
Data ekonomi terbaru menunjukkan paradoks itu dalam bentuk yang lebih konkret. Pada 2025, Indonesia mencatat realisasi investasi tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar Rp1.931 triliun. Kepercayaan investor domestik dan asing menguat. Stabilitas makroekonomi terjaga. Fondasi pertumbuhan jangka panjang semakin kokoh.
Namun pada saat yang sama, jutaan warga usia produktif masih mencari pekerjaan. Dari investasi besar tersebut, lapangan kerja yang tercipta sekitar 2,7 juta orang, sementara jumlah penganggur masih berada di kisaran 7,4 juta orang. Selain dari itu, selama setidaknya dua dekade terakhir, ekonomi tumbuh di kisaran 5-6%, tetapi angka kemiskinan justru terus bertambah.
Lagi pula, jumlah kelas menengah juga turun, sementara jumlah kebocoran fiskal mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Di sinilah paradoks Indonesia bekerja; ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat dan pencari kerja.
Bukan diabaikan
Penting untuk ditegaskan, kondisi ini bukan kegagalan kebijakan, melainkan fase transisi struktural. Indonesia sedang bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah dan tenaga kerja murah menuju ekonomi industri dan teknologi bernilai tambah tinggi. Transisi ini, di hampir semua negara, selalu disertai tantangan ketenagakerjaan.
Sebagian besar investasi 2025 mengalir ke sektor-sektor strategis: hilirisasi mineral, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur. Sektor-sektor ini krusial untuk kedaulatan ekonomi jangka panjang, persis seperti yang ditekankan Presiden Prabowo, tetapi memang bersifat padat modal, bukan padat karya.
Dengan kata lain, investasi hari ini sedang membangun mesin ekonomi masa depan, namun mesin itu belum otomatis menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia saat ini. Paradoks inilah yang perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat, bukan disederhanakan menjadi dikotomi “pro atau kontra pemerintah”.
Indonesia masih berada dalam jendela bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mendominasi. Presiden Prabowo secara konsisten menekankan bahwa bonus ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan nasional, bukan beban sosial.
Di sinilah investasi berperan strategis. Tanpa investasi besar, tidak akan ada industrialisasi, tidak ada transfer teknologi, dan tidak ada lompatan produktivitas. Pemerintah telah memilih jalur yang tepat: memperkuat basis ekonomi terlebih dahulu, sambil secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja.
Namun, agar bonus demografi benar-benar optimal, investasi perlu dikaitkan lebih erat dengan penciptaan kerja. Ini bukan berarti menghambat investasi strategis, melainkan melengkapinya dengan kebijakan pendukung.
Mengubah paradoks menjadi sinergi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
