Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, pihaknya akan memutakhirkan Jaga Desa, yakni program antara Kemendes dan Kejaksaan Agung untuk pemantauan dana desa, agar dapat memajukan desa sesuai dengan potensi ekonominya.
"Apalagi di Kementerian Desa kan ada 12 aksi bangun desa, ada desa ekspor, ada desa wisata. Mungkin juga dengan sistem digital ini bisa membantu juga untuk pemasarannya, untuk pelaporan keuangan BUMDes-nya atau apa. Itu saya kira sangat bagus," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta, Kamis, Yandri mengatakan bahwa program Jaga Desa lahir sebagai upaya kolaboratif untuk mengawasi sekitar 75 ribu desa.
Yandri menuturkan, dalam program Jaga Desa, yang diutamakan adalah pendampingan dari para jaksa, bukan penindakan, agar dana desa bisa dikelola dengan lebih baik.
Baca juga: Mendes: MBG, KDKMP dorong lahirnya desa tematik-penuhi akses gizi
Hal itu, katanya, diperlukan karena terkadang, kepala desa dipilih karena ketokohannya, bukan karena latar keilmuan dan keahliannya. Kepiawaian masing-masing orang dalam mengelola keuangan, katanya, begitu beragam.
"Artinya ketokohannya itu belum tentu diimbangi dengan kemampuan dari sisi administrasi, termasuk keuangan," katanya.
Jaga Desa, katanya, hadir untuk mengatasi keterbatasan ini, dan memastikan bahwa para pemimpin tersebut bisa mengelola keuangan sesuai standar keuangan negara.
Selain itu, inisiatif tersebut juga untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Dia menyebut ada oknum yang menggunakan uang tersebut untuk judi, menikah lagi, atau keperluan pribadi lainnya. Dia juga menyebut adanya pemerasan atas dana desa oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH).
"Melalui digitalisasi ini, saya kira, kita menjadi alat yang jitu buat kepala desa maupun APH untuk saling melengkapi satu sama lain dan memastikan dana desa itu bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Oleh karena itu, dia pun meminta para kepala desa untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut, agar pekerjaan mereka menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa semakin nyaman.
Dalam kesempatan itu, dia menyebut bahwa pihaknya juga terbuka atas saran dan masukan dari para kepala desa sebagai pengguna aplikasi tersebut.
Baca juga: 10 asosiasi temui Mendes PDT nyatakan dukungan program MBG dan KDKMP
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
