Medan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai indikator pembangunan di Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan antarwilayah masih perlu ditingkatkan.
Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang berada di atas rata-rata nasional.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lainnya. IPM Sumut sebesar 76,47 lebih tinggi dibandingkan nasional 75,90. Artinya, kualitas sumber daya manusia Sumut relatif baik,” kata Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut 2027 di Medan, Rabu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan arah pembangunan daerah difokuskan pada enam basis utama dalam Musrenbang RKPD 2027.
Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan 28.972 huntap di Aceh, Sumut, Sumbar
Ia menegaskan salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Percepatan pembangunan di Kepulauan Nias menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan, dan akan kami dorong pada 2027,” ujarnya.
Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
Baca juga: Gubernur Sumut dukung percepatan pembangunan huntap pascabencana
Menurut Bobby, penguatan sektor logistik menjadi prioritas, antara lain melalui pembangunan pergudangan dan fasilitas penyimpanan seperti cold storage di satu titik distribusi.
Ia menambahkan rencana pembangunan 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026, khususnya di Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana.
“Untuk wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, dan SLB tidak lagi dikenakan iuran,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias.
“Saat ini terdapat 18 dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara,” ujar Bobby.
Baca juga: Kadis Kominfo: Indeks Pembangunan Manusia di Sumut tumbuh 0,71 persen
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
