Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik berkualitas, terjangkau dan efisien di antaranya Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia bertransformasi ke arah digital.
Dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Rabu, pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan di acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9).
"(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik, pelayanannya top," mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis digital juga mendapat pujian dari Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca juga: Ada MPPDN, Luhut: Teknologi harus diarahkan guna permudah hidup rakyat
"Kami akan piloting di Banyuwangi, nanti di Banyuwangi, sistem akan kami integrasikan, jadi satu sistem," kata Luhut Binsar Pandjaitan di kesempatan yang sama.
Banyuwangi merupakan pionir transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) dan juga menjadi percontohan dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital.
Pionir dalam memelopori MPP Digital, pemerintah pusat telah menjadikan Banyuwangi percontohan MPP Digital Nasional. MPPDN ini antara lain menyediakan layanan administrasi kependudukan dan layanan perizinan kesehatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut.
Baca juga: BSSN pastikan keamanan sistem digital perizinan tenaga medis di MPPDN
"Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah," katanya.
Terkait dengan digitalisasi perizinan praktik untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dicanangkan secara nasional, Ipuk berkomitmen untuk turut menyukseskannya.
"Ini tentu menjadi kabar baik bagi tenaga kesehatan di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat," katanya.
Baca juga: Wamenkomdigi sebut MPPDN buat perizinan tenaga medis lebih efisien
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
