Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan pemilihan jamaah haji yang lebih selektif, seperti dengan memastikan orang yang ikut haji sehat mentalnya.
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Nasaruddin mengatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian terhadap para jamaah yang punya kebutuhan khusus, termasuk lansia, orang yang terbatas secara bahasa, bahkan jamaah dengan masalah mental.
Menteri Agama juga heran karena sejumlah orang dengan masalah kesehatan fisik dan mental tetap nekat pergi haji dan malah membahayakan diri sendiri, sehingga merepotkan keluarganya.
"Maaf kalau saya sebut itu keterbelakangan mental, itu tetapi juga nekat ikut haji bahkan ada loncat dari kamar ya, turun ke bawah. Itu juga saya gak tau kok orang-orang seperti itu bisa lolos," katanya.
Seleksi seperti itu, katanya, untuk memastikan bahwa orang-orang seperti itu tidak menjadi beban bagi keluarganya sendiri. Apalagi, katanya, budaya ketimuran orang Indonesia yang begitu kuat, sehingga mereka merawat anggota keluarganya yang sakit itu selama 1-3 bulan usai dari perjalanan suci tersebut.
"Masa dibiarkan keluarga sendiri di situ itu. Cost-nya sangat mahal. Jual rumahnya untuk merawat orang tuanya yang terbaring di rumah sakit Mekkah," katanya.
Baca juga: Kemenag sebut sedang susun buku besar tentang haji
Baca juga: Komisi VIII minta Kemenag antisipasi soal wacana pembatasan usia haji
Dalam kesempatan itu, Menag menyebutkan, terkait batasan umur untuk pergi haji, yakni 90 tahun, dia menilai bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah kesehatan, karena banyak penduduk berusia 90 tahun yang masih aktif dan kuat.
"Di Indonesia itu ada orang berumur di atas 90 tahun, bahkan banyak jumlahnya, masih kuat mencangkul. Tapi ada orang baru dibawa 60 tahun tapi pakai kursi roda dan seterusnya. Jadi sangat relatif itu ukuran istithaah kesehatan," ujarnya.
Dia menjelaskan, dia menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi secara langsung.
Adapun dalam rapat tersebut, DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas tentang sejumlah isu, seperti pelunasan biaya haji, intensifikasi pelatihan bagi petugas haji, tanazul atau mendahulukan kepulangan bagi jamaah karena kondisi tertentu, hingga seputar pesawat bagi para jamaah.
Baca juga: Kemenag terus ikhtiar agar kuota petugas haji ditambah
Baca juga: Mendiktisaintek nyatakan siap berkontribusi dukung riset soal haji
Baca juga: Ketua MPR dukung eksistensi BPKH dalam tata kelola dana haji
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
