Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan istilah baru yakni MBG-preneur yang memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pangan lewat penyediaan bahan pangan di tingkat lokal.
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyampaikan keberhasilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur, tetapi juga kesiapan pasokan bahan pangan dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan lokal.
"Istilah MBG-preneur menarik dan inspiratif. Namun, tidak boleh berhenti di konsep dapur saja karena ruang lingkupnya jauh lebih luas. Kita perlu menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat bagi ekonomi lokal, bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan," ujar Sony.
Baca juga: BGN ingatkan SOP pengolahan bahan baku MBG untuk cegah keracunan
Oleh karena itu, menurut Sony, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG, utamanya pada aspek rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.
Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30 ribu SPPG, saat ini baru sekitar 10.900 unit yang beroperasi.
"Jadi tantangannya ke depan bukan sekadar membangun dapur, melainkan membangun seluruh ekosistemnya agar berjalan selaras," ucap Sony.
Kunjungan BGN bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (26/10) dilakukan untuk memastikan rantai pasok di daerah tersebut tercukupi dengan memberdayakan masyarakat lokal.
Di Kota Malang, baru tersedia 25 dari kebutuhan 83 SPPG. Sony menegaskan, kebutuhan sayur, ikan, dan bahan pangan lainnya harus dipastikan cukup sehingga harus dirancang sejak awal.
Baca juga: Pemprov Papua minta Program MBG diperluas ke wilayah terpencil
Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Program MBG adalah program strategis nasional yang mendapatkan perhatian langsung dari Presiden.
Kepala Bappenas menilai implementasi MBG di Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional.
"Rantai pasok dari hulu hingga penerima manfaat harus menjadi satu kesatuan sistem. Hasil peninjauan hari ini menjadi langkah penting agar model MBG di Malang bisa menjadi contoh sukses," kata Rachmat.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah telah menerapkan standar pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab sesuai ketentuan agar program berjalan efektif di lapangan.
Baca juga: 500 penjamah makanan SPPG di Tangerang sudah bersertifikat
"Standar operasional prosedur (SOP) sudah diterapkan dengan baik dan seluruh kelurahan menyambut positif program MBG ini," ujar Wahyu.
Masyarakat juga telah merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan program MBG, utamanya dari segi peningkatan kualitas gizi anak-anak.
Hingga 20 Oktober 2025, BGN mencatat lebih dari 12.500 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk Program MBG. Angka ini terus meningkat dari target sebelumnya dan diharapkan bisa mencapai sekitar 31 ribu SPPG pada akhir tahun 2025.
Baca juga: Ibu Negara Brasil bagikan indikator penting untuk nilai kesuksesan MBG
Baca juga: BGN proses penonaktifan pelaku pelecehan verbal pegawai SPPG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
