Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya pendekatan bertahap yang didahului dengan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.
“Langkah pertama adalah mengedukasi masyarakat mengenai apa itu kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Setelah itu, barulah melangkah ke arah upaya legislasi yang lebih konkret dan tepat sasaran," kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam seminar publik bertajuk The Launch of the Gender Safety Assessment Tool yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Jakarta, Kamis (19/6).
Anggota Komisi II DPR RI itu menekankan pemahaman publik yang baik akan membangun fondasi sosial dan politik yang lebih kuat dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada korban, serta memastikan perlindungan yang adil dan menyeluruh di ranah politik.
Baca juga: Keluarga tangguh jadi kunci cegah kekerasan perempuan dan anak
Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan seksual jenis kekerasan tertinggi di Tanah Air
"Upaya membangun kesadaran publik, mereformasi kebijakan, dan memperkuat mekanisme kelembagaan harus terus diperluas," katanya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan politik yang konsisten, menurut dia, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menciptakan demokrasi yang benar-benar setara, adil, dan aman bagi semua, tanpa terkecuali
Diskusi tersebut membahas pula tentang norma budaya patriarki, kekerasan simbolik, dan misogini (kebencian terhadap wanita) yang sering dinormalisasi dalam "candaan" publik turut memperkuat hambatan yang dihadapi politisi perempuan, baik di level partai maupun dalam ruang legislatif.
Dalam acara tersebut yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan tersebut diluncurkan pula Gender Safety Assessment Tool, yaitu alat penilaian risiko berbasis trauma untuk membantu institusi politik mengidentifikasi dan merespons risiko kekerasan terhadap perempuan dalam politik (violence against women in politics/VAWP).
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
