Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
Pembenahan itu untuk memastikan eksekusi program unggulan (flagship) Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Luhut juga menekankan pentingnya memfokuskan kembali (refocusing) lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua DEN menyoroti pembangunan SPPG tidak boleh hanya mempertimbangkan kepraktisan berbisnis atau mencari lokasi yang mudah. Negara, kata dia, harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan.
“Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat, seperti angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis,” ujar Luhut.
Di samping pemetaan ulang lokasi, standardisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, kata Ketua DEN itu pula.
Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG, karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, DEN berkomitmen penuh membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis, sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN.
Melalui integrasi digital, seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” kata Luhut pula.
Baca juga: BGN tutup 1.300 SPPG dan evaluasi keracunan makanan
Baca juga: Menko Pangan: 170 SPPG wilayah 3T di NTT siap operasional
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
